SEMARANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Akademi Kepolisian (Akpol) memperkuat kolaborasi dalam membangun budaya antikorupsi di lingkungan pendidikan calon perwira Polri. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan pendidikan antikorupsi yang terintegrasi dalam kurikulum serta penguatan kapasitas tenaga pendidik.
Program tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang KPK dalam mencegah korupsi melalui sektor pendidikan. Pada 2026, Akpol ditetapkan sebagai salah satu proyek percontohan nasional penguatan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi kementerian dan lembaga, bersama Politeknik Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, mengatakan pendidikan memiliki peran penting dalam membangun integritas individu sebagai fondasi utama pencegahan korupsi.
“Kalau masih ada pikiran kotor dan niat korupsi, sistem sebagus apa pun akan tetap dicari celahnya,” ujar Wawan saat kegiatan di Ruang Serbaguna Museum Akpol, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/6/2026).
Menurut Wawan, KPK terus memperluas implementasi pendidikan antikorupsi melalui kerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga pendidikan. Program tersebut diterapkan mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.
Sejak 2025, KPK juga menjalankan program Penguatan Integritas dan Antikorupsi bagi Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (Perisai PTKL) yang diinisiasi Direktorat Jejaring Pendidikan, serta Pelatihan Tata Nilai, Antikorupsi, dan Integritas (Pelatnas) yang diselenggarakan Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi.
Sebelumnya, sejumlah perguruan tinggi telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi, di antaranya Politeknik Statistika STIS, Politeknik Pengayoman Indonesia, serta PTDI STTD Kementerian Perhubungan. Melalui program percontohan ini, Akpol diharapkan menjadi lembaga strategis dalam membentuk calon pemimpin Polri yang menjunjung tinggi nilai integritas.
“Akpol diharapkan menjadi mitra strategis, tidak hanya sebagai lembaga pencetak pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dalam penegakan hukum, tetapi juga dalam menanamkan nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas,” kata Wawan.
Kegiatan yang berlangsung pada 9 hingga 12 Juni 2026 tersebut diikuti para dosen dan tenaga pendidik Akpol. Selain mendapatkan pembekalan mengenai pendidikan antikorupsi, peserta juga menyusun peta jalan (road map) implementasi nilai-nilai integritas yang akan diintegrasikan ke dalam kurikulum dan proses pembelajaran taruna.
KPK menilai tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam membangun budaya antikorupsi karena berinteraksi langsung dengan para taruna, baik dalam proses akademik maupun pengasuhan sehari-hari. Dengan demikian, nilai integritas diharapkan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga menjadi bagian dari karakter calon perwira Polri.
Sementara itu, Wakil Gubernur Akpol Brigjen Pol. Muhammad Taslim Chairuddin menyambut baik penguatan kerja sama tersebut. Menurutnya, Akpol memiliki tanggung jawab untuk mencetak perwira yang tidak hanya unggul secara akademik dan profesional, tetapi juga memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugas.
“Melalui penyelarasan kurikulum dan penguatan ekosistem pendidikan ini, saya berharap nilai integritas tidak hanya menjadi hafalan di kelas, tetapi juga tercermin dalam budaya dan praktik pengasuhan sehari-hari,” ujarnya saat membacakan sambutan Gubernur Akpol Irjen Pol. Daniel Tahi Monang Silitonga.
Taslim juga meminta seluruh tenaga pendidik menyusun penguatan pendidikan antikorupsi secara lebih sistematis melalui integrasi ke dalam kurikulum akademi.
“Dari Akpol kita harapkan lahir perwira Polri yang tidak hanya cerdas dan tangkas, tetapi juga memiliki ketahanan moral dan integritas antikorupsi yang kokoh,” katanya.
Melalui kerja sama tersebut, KPK dan Akpol berharap dapat melahirkan generasi perwira Polri yang profesional, berintegritas, serta mampu menjadi teladan dalam membangun budaya antikorupsi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.(Fh)