BENGKULU – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk membangun ekosistem media siber yang profesional, beretika, dan berkualitas di tengah derasnya arus digitalisasi informasi.
Hal tersebut disampaikan Ketua JMSI Provinsi Bengkulu, Dedi Hardiansyah Putra, usai pelantikan Pengurus Daerah (Pengda) JMSI Provinsi Bengkulu, Senin (27/4/2026).
Menurut Dedi, perkembangan teknologi digital membuat arus informasi semakin cepat dan tanpa batas. Namun, kondisi tersebut harus tetap diimbangi dengan profesionalitas, etika, dan kualitas dalam penyajian informasi kepada masyarakat.
“Informasi itu kerap menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan kemudahan, namun di sisi lain jika tidak dikelola dengan integritas dapat memicu kekacauan melalui berita bohong dan fitnah,” ujarnya.
Ia menegaskan, JMSI berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya media siber yang mengedepankan integritas dan tanggung jawab jurnalistik.
“Maka dari itu, kami bertekad membangun ekosistem media siber yang profesional, beretika, dan berkualitas,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Umum JMSI, Teguh Santoso, menyoroti tantangan media saat ini yang telah beralih dari platform konvensional ke digital yang mengintegrasikan teks, foto, dan video.
Ia mengingatkan agar anggota JMSI dapat berperan sebagai kurator, verifikator, sekaligus penjaga akal sehat publik dalam menyampaikan informasi.
“Aspek verifikasi harus tetap menjadi prioritas agar media tidak hanya cepat, tetapi juga benar dan dapat dipercaya,” katanya.
Di sisi lain, Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, menilai JMSI memiliki tanggung jawab moral dan profesional dalam menjaga marwah jurnalistik.
Menurutnya, JMSI harus menjadi wadah bagi perusahaan media siber agar tetap berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.
“Jangan hanya kecepatan yang diutamakan, tetapi juga kebenaran informasi yang disebarluaskan,” ujar Nandar.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini tengah menjalankan berbagai program strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga penguatan ekonomi kerakyatan, yang membutuhkan dukungan media dalam penyebaran informasi secara objektif dan mencerahkan.(***)