Bengkulu Utara – Realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara januari 2026 hingga akhir Mei tercatat masih rendah. Berdasarkan data evaluasi pemerintah daerah, serapan keuangan baru mencapai 17,18 persen atau mengalami deviasi minus hingga 58 persen dari target yang seharusnya dicapai pada periode tersebut.
Kepala Bagian Pembangunan Setdakab Bengkulu Utara, Metriko Hederian, membenarkan kondisi tersebut saat dikonfirmasi, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, rendahnya realisasi anggaran dipengaruhi sejumlah kendala administratif dan teknis di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terutama terkait perencanaan kegiatan yang dinilai masih terlambat dilakukan.
“Beberapa kendala memang terkait perencanaan, karena rata-rata perencanaan dilakukan di tahun berjalan,” ujar Metriko.
Selain persoalan perencanaan, pihaknya juga menemukan hambatan lain seperti penyesuaian item belanja, tindak lanjut hasil audit tahun sebelumnya, hingga keterlambatan penetapan Surat Keputusan (SK) pejabat pelaksana kegiatan dan penganggaran.
Ia menjelaskan, kondisi tersebut berdampak terhadap lambatnya pelaksanaan program di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk kegiatan fisik dan pengadaan barang serta jasa.
Menyikapi kondisi itu, Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran disebut telah melakukan inventarisasi berbagai persoalan langsung ke masing-masing kepala OPD guna mempercepat penyerapan anggaran.
Selain itu, laporan perkembangan realisasi juga terus disampaikan kepada pimpinan daerah sebagai bahan evaluasi berkala.
“Fokus utama saat ini adalah mengawal program-program prioritas bupati yang tersebar di berbagai SKPD,” katanya.
Meski realisasi anggaran masih jauh dari target, pemerintah daerah tetap optimistis progres fisik kegiatan dapat dikejar pada sisa waktu tahun anggaran berjalan.
Sebagai langkah percepatan, Bagian Pembangunan Setdakab Bengkulu Utara akan melakukan review jadwal pelaksanaan agar paket pekerjaan konstruksi dapat segera tayang pada Mei 2026.
Pemerintah daerah juga berencana kembali mengaktifkan aplikasi Evaluasi Pengendalian Pembangunan (EPP) yang sempat tidak digunakan pada tahun 2024 dan 2025. Aplikasi tersebut nantinya digunakan untuk memantau perkembangan pelaksanaan proyek secara real time.
Pemkab Bengkulu Utara berharap langkah evaluasi dan percepatan tersebut mampu meningkatkan serapan anggaran sekaligus memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.(***)