Bengkulu – Ratusan massa yang tergabung dalam sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (13/5/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, untuk menonaktifkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, terkait dugaan skandal asusila yang tengah menjadi sorotan publik.
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa mulai berkumpul sekitar pukul 09.20 WIB di depan Masjid Raya Baitul Izzah sebelum melakukan long march menuju Kantor Gubernur Bengkulu. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polresta Bengkulu.
Dalam aksi itu, massa membawa sejumlah spanduk berisi tuntutan dan kritik terkait dugaan skandal yang menyeret nama pejabat Pemerintah Provinsi Bengkulu. Massa juga secara bergantian menyampaikan orasi di depan kantor gubernur.
Salah seorang koordinator aksi, Deno Andeska Marlandone, menyatakan massa meminta Gubernur Bengkulu segera mengambil langkah tegas terhadap pejabat yang bersangkutan.
“Hari ini kami datang dengan satu tujuan, satu misi, satu kata, copot Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu,” ujar Deno dalam orasinya.
Menurutnya, isu dugaan skandal asusila pejabat tersebut tidak dapat dianggap sepele karena dinilai menyangkut marwah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
“Kita tahu gubernur kita dikenal sebagai sosok religius. Jangan sampai marwah beliau tercoreng gara-gara skandal pejabat. Jika isu ini benar, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nama daerah tetapi juga kehormatan masyarakat Bengkulu,” katanya.
Deno juga menyebut isu dugaan perselingkuhan tersebut telah berkembang sejak tahun 2022 dan sempat menjadi perhatian masyarakat. Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Bengkulu segera membentuk tim pencari fakta dan menonaktifkan sementara pejabat yang bersangkutan selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Kami minta gubernur segera membentuk tim pencari fakta dan menonaktifkan sementara Kadis PU,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Umum Gerakan Rakyat Bengkulu Anti Korupsi (GERBAK), Afrizal, mengatakan isu tersebut telah ramai diperbincangkan di media sosial maupun media massa sehingga dinilai berdampak terhadap citra daerah.
“Ini sudah mencoreng nama baik Provinsi Bengkulu. Kami meminta Inspektorat dan BKD segera bertindak dan membentuk tim investigasi agar persoalan ini tidak dibiarkan berlarut-larut,” kata Afrizal.
Ia juga menyatakan pihaknya akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu terkait tuntutan massa dan dugaan yang disampaikan dalam aksi tersebut.(***)