Jakarta,Jejakkota.com – Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung, Reda Manthovani, menyatakan pihaknya turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah.
Pengawasan tersebut dilakukan melalui sistem pelaporan yang melibatkan langsung para penerima manfaat, seperti kepala sekolah, guru, hingga siswa. Laporan dapat disampaikan melalui hotline maupun tautan khusus yang telah disediakan.
“Ada pengembangan, di mana kami memberikan akses kepada penerima manfaat untuk melaporkan langsung kualitas produk MBG,” ujar Reda di Jakarta, Minggu (19/4/2026).
Ia menjelaskan, seluruh aduan yang masuk akan dihimpun melalui aplikasi Jaga Desa. Laporan yang diterima tidak hanya berupa keluhan, tetapi juga apresiasi terhadap kualitas makanan yang disalurkan.
Menurutnya, pihak sekolah dapat melaporkan apabila makanan yang diterima dalam kondisi tidak layak konsumsi atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, termasuk harga per porsi.
Untuk memastikan validitas laporan, Kejaksaan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses verifikasi di lapangan, mengingat sebagian besar penerima manfaat berada di wilayah desa.
Selain itu, pelapor diminta melengkapi aduan dengan bukti pendukung berupa foto atau video sebagai dasar tindak lanjut.
Reda menambahkan, jika laporan terbukti benar, pihak intelijen Kejaksaan akan meneruskan temuan tersebut kepada Badan Gizi Nasional untuk ditindaklanjuti terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Sanksinya bisa berupa teguran hingga penghentian sementara. Bahkan, jika diperlukan, dapat diproses secara hukum sesuai kewenangan,” katanya.
Pengawasan ini diharapkan dapat memastikan kualitas pelaksanaan program MBG tetap terjaga serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.(***)