BENGKULU – Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Bengkulu menegaskan dukungannya terhadap posisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai institusi negara yang berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.
Sikap tersebut disampaikan sejalan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dimuat di berbagai media nasional, yang menegaskan bahwa Polri berada dalam garis komando Presiden dan tidak berada di bawah kepentingan kelompok maupun kekuasaan tertentu.
Ketua JMSI Bengkulu, Riki Susanto, mengatakan bahwa penegasan Kapolri penting untuk meluruskan pemahaman publik, khususnya di tengah maraknya arus informasi di ruang digital.
“Pernyataan Kapolri merupakan penegasan konstitusional yang penting. Polri adalah alat negara yang tunduk kepada Presiden, bukan kepada kepentingan politik mana pun,” ujar Riki Susanto, (27/01/25)
Menurut Riki, perkembangan media sosial kerap memunculkan berbagai narasi yang tidak berbasis fakta dan berpotensi menyesatkan opini publik apabila tidak diimbangi dengan informasi yang akurat dan berimbang.
“Di ruang digital sering muncul opini-opini yang tidak berdasar. Karena itu, klarifikasi dari Kapolri menjadi penting agar masyarakat tidak salah memahami posisi dan peran Polri dalam sistem ketatanegaraan,” katanya.
Ia juga menilai independensi Polri justru terjaga ketika institusi tersebut menjalankan tugas sesuai koridor hukum dan konstitusi, bukan berdasarkan tekanan opini publik maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Ketaatan Polri kepada Presiden tidak berarti menghilangkan independensi, melainkan wujud kepatuhan terhadap sistem demokrasi dan supremasi hukum,” tambahnya.
Sebagai organisasi yang menaungi perusahaan media siber, JMSI Bengkulu menyatakan komitmennya untuk terus mendorong praktik pemberitaan yang profesional, berimbang, dan bertanggung jawab, terutama dalam menyikapi isu-isu strategis nasional.
Riki pun mengajak seluruh insan pers untuk tetap menjunjung tinggi etika jurnalistik serta menghindari penyebaran narasi yang dapat memperkeruh suasana dan menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.(***)