Jakarta – Indonesia memilih jalur negosiasi dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Namun, di tengah persiapan intensif menuju perundingan, muncul sorotan publik terhadap satu fakta penting: posisi Duta Besar RI untuk Amerika Serikat hingga kini masih kosong.
Terakhir kali kursi Dubes RI untuk AS diisi oleh Rosan Roeslani, yang dilantik pada 25 Oktober 2021. Namun, masa jabatannya tidak berlangsung lama.
Pada 17 Juli 2023, Rosan ditarik pulang ke Tanah Air dan dilantik sebagai Wakil Menteri BUMN.
Tak berselang lama, ia kembali dipercaya menduduki posisi strategis lain, yakni sebagai Menteri Investasi, dan kini menjabat sebagai CEO Danantara di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kekosongan jabatan Dubes RI di Washington D.C. sudah berjalan hampir dua tahun, situasi yang menjadi bahan pembicaraan lantaran dinilai kurang ideal dalam konteks negosiasi penting seperti saat ini.
Terlebih, hubungan dagang Indonesia-AS tengah mengalami ketegangan akibat tarif baru yang diterapkan Trump terhadap produk asal Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menyatakan bahwa kekosongan ini disebabkan oleh proses transisi pemerintahan.
Meski begitu, ia memastikan, kekosongan posisi duta besar tidak akan menjadi hambatan dalam proses negosiasi yang akan berlangsung di Washington.
“Ya kita kan kalau begini (proses negosiasi) udah high level (pertemuan tingkat tinggi) ya,” kata Havas, dikutip dari Antara, Senin 7 April 2025.
Delegasi Indonesia dalam perundingan tarif ini akan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Ia optimis, perundingan dengan otoritas AS bisa berjalan optimal karena dilakukan antar-pejabat setingkat menteri.
Sejalan dengan itu, Airlangga mengungkapkan bahwa Indonesia tengah merancang sejumlah opsi negosiasi yang akan dibawa dalam forum resmi di Washington.
Langkah diplomasi dipilih pemerintah sebagai jalan keluar yang saling menguntungkan tanpa perlu melakukan aksi balasan terhadap tarif dari AS.
“Indonesia sendiri akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN, menteri perdagangan juga berkomunikasi selain dengan Malaysia juga dengan Singapura, dengan Kamboja dan yang lain untuk mengkalibrasi sikap bersama ASEAN,” ujar Airlangga.
Sebelum pertemuan bilateral dengan Amerika Serikat, Indonesia dijadwalkan bertemu dengan pimpinan negara-negara ASEAN pada 10 April 2025 untuk menyamakan langkah.
Dalam diskusi dengan para pelaku usaha, pemerintah menyampaikan bahwa telah menyiapkan empat strategi utama.
Pertama, Indonesia akan mengusulkan revitalisasi perjanjian Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang dinilai sudah usang karena ditandatangani sejak 1996.
“Karena TIFA sendiri secara bilateral ditandatangani di tahun 1996 dan banyak isunya sudah tidak relevan lagi sehingga kita akan mendorong (revitalisasi) berbagai kebijakan itu masuk dalam TIFA,” jelas Airlangga.
Kedua, pemerintah menawarkan deregulasi kebijakan Non-Tariff Measures (NTMs), termasuk relaksasi aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk sektor TIK, serta evaluasi larangan ekspor-impor barang tertentu ke dan dari AS.
Ketiga, Indonesia siap memperbesar volume impor dan investasi dari AS, termasuk melalui pembelian minyak dan gas bumi.
Solusi keempat mencakup pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, seperti penurunan bea masuk, PPh impor, dan PPN impor untuk mendongkrak impor dari AS sekaligus menjaga daya saing ekspor Indonesia.
“Terkait dengan tarif dan bagaimana kita meningkatkan impor, bagaimana dengan impor ekspor kita yang bisa sampai 18 miliar dolar AS diisi dengan produk-produk yang kita impor, termasuk gandum, katun bahkan juga salah satunya adalah produk migas,” papar Airlangga.
Meski posisi Dubes RI untuk AS belum terisi, pemerintah Indonesia tetap bertekad menjalankan negosiasi dengan strategi komprehensif dan dukungan lintas kementerian.(red)