Bengkulu Utara – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah mengirimkan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI.
Untuk segera menangani kondisi alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai yang saat ini dalam keadaan kritis.
Permohonan ini diajukan setelah terjadi gangguan dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), barang-barang pokok, serta pergerakan warga dan sumber daya alam antara Kota Bengkulu dan Pulau Enggano.
Dasar permohonan yang disampaikan ke Kemenhub ini merujuk kepada.
“Surat Gubernur Bengkulu (No. 500.10/108/Dishub/2025) mengenai kondisi kritis alur pelayaran. Surat Kepala BPH Migas (No. T-190/MG.05/BPH/2025) tentang potensi terganggunya pasokan BBM di Fuel Terminal Bengkulu,” seperti dikutip dari Nomo Surat: 500.11.1/2000/DISHUB, 1 April 2025.
Selain itu, merujuk pula kepada laporan Camat Enggano (No. 138/61/2025) yang menguraikan dampak terhambatnya pelayaran kapal menuju Pulau Enggano
Menurut surat tersebut, kondisi alur pelayaran yang buruk telah menyebabkan gangguan pasokan BBM ke Bengkulu.
Hambatan distribusi bahan pokok ke Pulau Enggano, dan terhambatnya mobilitas warga dan pengangkutan sumber daya alam antara Bengkulu dan Enggano.
Dalam suratnya, Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata (ASA), menegaskan bahwa situasi ini sudah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan membutuhkan penanganan segera.
Pemkab Bengkulu Utara mengajukan dua solusi.
1. Percepatan perbaikan alur pelayaran dengan menggunakan teknologi yang lebih maju.
2. Penyediaan kapal sementara untuk rute Pelabuhan Linau–Pulau Baai hingga kondisi alur pelayaran kembali normal.
Aspirasi masyarakat Enggano yang disampaikan secara resmi pada 10 April 2025 ini diharapkan dapat segera mendapat respons dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI.
Dengan tindakan cepat, diharapkan distribusi logistik dan pergerakan warga dapat kembali normal.
Sehingga mendukung stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu Utara dan Pulau Enggano.***