Bengkulu Utara, Jejakkota.com – Polemik yang melibatkan seorang oknum mahasiswa Universitas Ratu Samban (Unras) Bengkulu Utara mulai mendapat tanggapan dari pihak internal kampus. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unras bersama perwakilan yayasan menyampaikan klarifikasi atas persoalan tersebut.
Presiden BEM Unras, Frendi Saputra, menegaskan bahwa Febrian, yang menjadi sorotan dalam polemik tersebut, tidak lagi menjabat sebagai ketua maupun pengurus BEM karena masa jabatannya telah berakhir sejak Januari 2026.
“Yang bersangkutan sudah bukan lagi bagian dari pengurus BEM. Sehingga apa yang disampaikan merupakan sikap pribadi dan tidak mewakili mahasiswa Unras maupun BEM,” ujar Frendi.
Ia menambahkan, pihaknya juga mengecam adanya pernyataan yang dinilai provokatif dan mencatut nama BEM Unras, termasuk terkait isu rencana aksi massa yang beredar.
“Kami mengecam keras sikap provokatif dan pencatutan nama BEM maupun Universitas, karena tidak pernah ada rencana aksi seperti yang disampaikan,” tegasnya.
Frendi juga menyampaikan bahwa selama ini pemerintah daerah, khususnya Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata, dinilai telah memberikan dukungan terhadap kegiatan kemahasiswaan di Unras.
Menurutnya, dalam kegiatan diskusi publik yang digelar pada Februari lalu, Bupati Arie turut memberikan dukungan, bahkan sempat berdiskusi langsung dengan perwakilan mahasiswa, termasuk Febrian, sebelum acara berlangsung.
Sebagai langkah menjaga integritas organisasi, BEM Unras menyatakan mundur dari keanggotaan BEM Seluruh Indonesia (BEM SI).
“Kami memutuskan mundur dari BEM SI untuk menjaga integritas organisasi dan menghindari kesalahpahaman yang dapat merugikan banyak pihak,” kata Frendi.
Sementara itu, perwakilan Yayasan Ratu Samban sekaligus pembina BEM Unras, Yoki Ramadan, menyatakan hubungan antara pihak universitas dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara selama ini berjalan baik.
Ia menilai polemik yang terjadi dipicu oleh persoalan yang tidak signifikan. Terkait ketidakhadiran Bupati dalam salah satu kegiatan, Yoki menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan.
“Kami memahami Bupati memiliki agenda yang padat. Namun bentuk dukungan tetap diberikan, termasuk kesediaan berdiskusi langsung dengan mahasiswa sebelum acara,” ujar Yoki.
Hingga saat ini, pihak kampus berharap polemik tersebut tidak berkembang lebih jauh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.(***)