Bengkulu Utara– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara terus memperkuat komitmennya dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja informal.
Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar pada Jumat (23/1/2026), Pemkab melakukan sinkronisasi anggaran untuk menjamin ribuan pekerja rentan di wilayah tersebut.
Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta mengoptimalkan perlindungan jaminan sosial. Langkah konkret yang diambil adalah melakukan sinkronisasi alokasi anggaran premi bagi 2.304 pekerja bukan penerima upah.
Penyaluran bantuan iuran ini akan dikelola melalui empat instansi teknis, yakni Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan, Dinas Sosial, Dinas Perkebunan, serta Dinas Perikanan.
Selain bersumber dari APBD, Pemkab Bengkulu Utara juga mendorong keterlibatan sektor swasta melalui Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Saat ini, PT Indonesia Riau Sri Avantika telah menyatakan komitmennya untuk menanggung jaminan sosial bagi 115 jiwa pekerja rentan.
Kepala Bapperida Kabupaten Bengkulu Utara, Dodi Hardinata, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak guna menjaga keberlanjutan pembiayaan premi tersebut.
“Kami berharap
perusahaan-perusahaan lain di Kabupaten Bengkulu Utara juga ikut berpartisipasi melalui program TJSLP. Hal ini sangat penting untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, terutama di wilayah sekitar operasional perusahaan masing-masing,” ujar Dodi.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, dan sektor swasta, diharapkan seluruh lapisan pekerja di Bengkulu Utara dapat memiliki jaring pengaman sosial yang mumpuni dalam menghadapi risiko kerja.(adv)