BENGKULU UTARA – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar Rapat Diseminasi Hasil Audit Kasus Stunting (AKS) di Aula Dinas Kesehatan, Rabu (5/11/2025). Kegiatan ini menjadi wujud keseriusan pemerintah daerah dalam menekan angka stunting dan memperkuat koordinasi lintas sektor.
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bengkulu Utara H. Sumarno, S.Pd, perwakilan Forkopimda, BKKBN Provinsi Bengkulu, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, tim pakar (dokter spesialis anak, psikolog, ahli gizi), serta Ikatan Penyuluh KB (IPeKB). Suasana rapat berjalan serius dan terarah dengan fokus membahas hasil audit serta langkah tindak lanjut penanganan stunting.
Kepala DPPKB Bengkulu Utara, Nova Hendriyani, S.KM, MM, menjelaskan bahwa kegiatan diseminasi bertujuan untuk menganalisis penyebab risiko dan merumuskan strategi pencegahan stunting yang lebih efektif.
“Tujuan diseminasi AKS ini agar kita dapat mengidentifikasi risiko, mengetahui penyebabnya, menganalisis faktor risiko, dan memberikan rekomendasi penanganan dalam upaya pencegahan kasus stunting,” ujar Nova.
Sementara itu, Wakil Bupati Bengkulu Utara H. Sumarno, S.Pd, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menurunkan angka stunting secara signifikan.
“Saya menegaskan agar angka stunting di Bengkulu Utara bisa turun dari 20 persen menjadi 14 persen sesuai target nasional. Tim diharapkan mampu mengidentifikasi penyebab risiko dan memperbaiki tata laksana penanganan agar pencegahan stunting lebih optimal,” tegas Sumarno.
Rapat diseminasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi dan kesepakatan antarinstansi sebagai rencana tindak lanjut terstruktur untuk mempercepat penurunan stunting. Hasil audit tersebut akan menjadi panduan strategis bagi TPPS Bengkulu Utara dalam merancang langkah-langkah pencegahan dan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan ini juga menandai komitmen kuat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam membangun generasi sehat dan bebas stunting melalui kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat.