BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan dukungan penuh terhadap peluncuran Program Jaksa Garda Desa yang digelar bersamaan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) antara Kejaksaan Negeri dan para bupati/wali kota se-Provinsi Bengkulu. Kegiatan berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu, Senin (17/11), disertai penyerahan lahan untuk pengembangan gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih.
Acara tersebut dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Wakil Gubernur Mian, Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung RI Reda Mantovani, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Koperasi Farida Faricha, serta jajaran pejabat pusat dan daerah.
Gubernur Helmi Hasan menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap Bengkulu semakin kuat, terlihat dari berbagai program pembangunan desa yang digulirkan.
“Program pemerintah pusat sangat luar biasa hingga ke desa, mulai dari Koperasi Merah Putih, program cetak sawah dan jagung, makan bergizi gratis, hingga satu miliar satu desa beserta kendaraan operasional pertanian. Dengan dukungan ini, kita optimistis target pertumbuhan ekonomi 8 persen dari Pak Presiden bisa terwujud,” ujar Helmi.
Program Jaksa Garda Desa merupakan inisiatif Kejaksaan RI untuk memberikan pendampingan, pengawasan, dan bantuan hukum kepada pemerintah desa agar pengelolaan dana desa berjalan transparan dan bebas dari penyimpangan. Program ini juga diharapkan memperkuat pembangunan desa, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Victor Antonius Saragih Sidabutar, menuturkan bahwa program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan desa.
“Program ini sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto, yaitu membangun kemandirian dan pemerataan ekonomi melalui Asta Cita, termasuk swasembada pangan berkelanjutan dan pembangunan dari desa,” katanya.
Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menyambut baik program ini, seraya berharap dapat mempersempit peluang terjadinya penyimpangan dalam penggunaan dana desa.
“Kita berharap Jaksa Garda Desa mampu hadir dalam mencegah celah penyimpangan yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Sementara itu, Jamintel Kejagung RI Reda Mantovani mengingatkan agar setiap kepala seksi intelijen di daerah memaksimalkan pengawasan melalui Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).
“Aplikasi ini bukan sekadar menampilkan angka. Penggunaannya harus memastikan kebenaran laporan yang dibuat,” tegasnya.
Wakil Menteri Koperasi Farida Faricha turut mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam penguatan koperasi desa.
“Sejak dua dekade lalu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ekonomi Indonesia harus dibangun oleh bangsa sendiri melalui koperasi. Koperasi harus menjadi lokomotif pembangunan pedesaan,” tutupnya.