BENGKULU UTARA – Fraksi Demokrat Sejahtera DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam implementasi dua Peraturan Daerah (Perda), yakni tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat Sejahtera, Yos Sudarso, dalam rapat paripurna DPRD Bengkulu Utara dengan agenda penyampaian pandangan akhir fraksi.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bengkulu Utara, Parmin, fraksi tersebut menyatakan dukungan terhadap pengesahan kedua regulasi tersebut, sekaligus mengingatkan pentingnya pelaksanaan yang efektif di lapangan.
“Perlu adanya sinergi lintas sektor yang efektif agar perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas benar-benar dirasakan manfaatnya,” ujar Yos.
Menurutnya, Perda tentang penyandang disabilitas harus menjadi dasar bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menyediakan fasilitas publik yang ramah dan inklusif.
Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu menyusun langkah teknis, termasuk peraturan turunan dan mekanisme pengawasan, agar implementasi Perda berjalan optimal.
Selain itu, Fraksi Demokrat Sejahtera juga menyoroti Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang dinilai penting dalam menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan kualitas tenaga kerja.
“Regulasi ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pekerja dan pelaku usaha serta menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif,” katanya.
Fraksi Demokrat Sejahtera mendorong pemerintah daerah untuk memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pelatihan tenaga kerja, serta mengoptimalkan peran balai latihan kerja.
Selain itu, pihaknya juga meminta perusahaan di Bengkulu Utara untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membuka peluang kerja, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Menurut Yos, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Perda.
Fraksi Demokrat Sejahtera menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan secara berkelanjutan untuk memastikan kedua Perda tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
“DPRD akan terus mengawal agar Perda ini berjalan sesuai tujuan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.(adv)