Bengkulu Utara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkulu Utara menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus) untuk membahas penjadwalan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Utara periode 2021-2025 serta pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilu 2024 untuk masa jabatan 2025-2030.
Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD, Parmin, S.IP, didampingi Wakil Ketua I, Icrham Nur Hidayah, ST, serta Wakil Ketua II, Herliyanto, H, S.IP. Turut hadir anggota Banmus DPRD Bengkulu Utara dalam rapat yang berlangsung di ruang komisi gabungan pada Selasa (14/01/2025).
Dalam rapat tersebut, Banmus menetapkan pengusulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2025 serta mengusulkan jadwal pelantikan pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.
Parmin, S.IP, yang didampingi oleh kedua wakilnya, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sesuai arahan, bagi daerah yang hasil Pemilunya tidak disengketakan ke Mahkamah Konstitusi (MK), pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam Pemilu Serentak 2024 akan dilaksanakan pada 7 Februari 2025.
Hal yang sama juga berlaku bagi Bupati dan Wakil Bupati terpilih di Provinsi Bengkulu yang tidak mengalami sengketa di MK. Berdasarkan informasi yang diterima, pelantikan dijadwalkan berlangsung pada 10 Februari 2025. Namun, jadwal ini masih bersifat sementara dan belum sepenuhnya final.
“Jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati pada 10 Februari 2025 nanti belum bisa dipastikan 100%, karena DPRD hanya bersifat mengusulkan. Yang memiliki kewenangan untuk menentukan jadwal resmi adalah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI),” tegas Parmin, Icrham Nur Hidayah, dan Herliyanto. (Adv)