BENGKULU UTARA – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Bengkulu Utara menilai pengesahan dua Peraturan Daerah (Perda) menjadi momentum untuk memperkuat integrasi kebijakan dan evaluasi tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan juru bicara Fraksi NasDem, Eko Putra, dalam rapat paripurna DPRD Bengkulu Utara terkait persetujuan Perda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Perda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan.
Dalam penyampaiannya, Eko mengatakan pengesahan kedua Perda tersebut tidak hanya sebagai bagian dari agenda legislasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif.
“Pengesahan Perda ini menjadi momentum dalam memperkuat integrasi kebijakan serta menjawab dinamika kebutuhan masyarakat,” ujar Eko.
Menurutnya, Perda tentang perlindungan penyandang disabilitas diharapkan mampu menjamin pemenuhan hak secara optimal, termasuk dalam akses layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja.
Sementara itu, Perda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan dinilai memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta memperkuat struktur ekonomi daerah.
Eko menambahkan, kedua Perda tersebut juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Perda ini dapat menjadi alat kontrol dan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan sesuai tujuan,” katanya.
Fraksi NasDem juga mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, organisasi perangkat daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan.
Menurutnya, koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan setiap kebijakan dapat diterima masyarakat dan tidak menimbulkan gejolak.
Fraksi NasDem menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi kedua Perda tersebut agar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan disahkannya dua Perda tersebut, Fraksi NasDem optimistis dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Bengkulu Utara.(***)