BENGKULU UTARA – Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Bupati Bengkulu Utara, Sumarno S.Pd., dan dihadiri Sekretaris Daerah, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, serta unsur legislatif, termasuk Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara, Ichram Nur Hidayat.
Dalam forum itu, pemerintah daerah memaparkan sejumlah isu strategis, di antaranya belum optimalnya infrastruktur dan pelayanan dasar, kondisi sosial ekonomi masyarakat, potensi pariwisata yang belum tergarap maksimal, serta hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan perikanan.
Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Utara, Ichram Nur Hidayat, mengapresiasi langkah pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.
“RKPD ini harus menjadi instrumen yang mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat, terutama terkait infrastruktur dasar dan peningkatan kesejahteraan nelayan,” ujar Ichram.
Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar, seperti penyediaan air bersih, perumahan layak huni, serta akses ekonomi bagi masyarakat pesisir agar tepat sasaran.
Menurutnya, penguatan ekonomi nelayan merupakan langkah strategis mengingat potensi wilayah pesisir Bengkulu Utara yang cukup besar. Namun, program tersebut perlu diimbangi dengan pendampingan, akses permodalan, dan penguatan kelembagaan.
“Program untuk nelayan harus terintegrasi, tidak hanya pembangunan sarana, tetapi juga pembinaan berkelanjutan,” katanya.
Dalam rancangan awal RKPD 2027, pemerintah daerah mengusulkan lima program strategis dengan estimasi anggaran sekitar Rp96,5 miliar. Program tersebut meliputi pembangunan instalasi pengolahan air dan jaringan SPAM, pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih, serta peningkatan kualitas bantuan rumah swadaya.
Ichram menyatakan DPRD mendukung program yang berdampak langsung pada masyarakat, namun menegaskan pentingnya pengawasan agar pelaksanaan berjalan efektif dan akuntabel.
“Setiap anggaran yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program pembangunan dengan visi daerah Bengkulu Utara Maju, Hebat, Sejahtera, dan Bahagia Berkelanjutan (Mahabbah).
Selain itu, Ichram menilai forum konsultasi publik menjadi sarana penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam penyempurnaan dokumen RKPD.
“Partisipasi publik perlu dioptimalkan agar perencanaan pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.
Pemerintah daerah menyebutkan dari lima program strategis yang diusulkan, sebagian telah terkonfirmasi dan sisanya masih dalam tahap verifikasi.
DPRD Bengkulu Utara menyatakan akan terus mengawal proses penyusunan hingga pelaksanaan RKPD 2027 agar pembangunan daerah berjalan sesuai prioritas dan memberikan dampak bagi masyarakat.(***)