JAKARTA – Menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026, Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, S.E., M.Ap, melakukan audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI, Ir. Dody Hanggodo, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, pada Rabu (15/10/2025).
Seperti diketahui, alokasi TKD dalam APBN 2026 turun sekitar Rp155 triliun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap kemampuan fiskal daerah, termasuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Menteri PUPR Dody Hanggodo menjelaskan, kebijakan pemangkasan TKD tersebut merupakan langkah penyesuaian fiskal nasional yang perlu dilakukan pemerintah pusat. Namun, ia memastikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan daerah kesulitan menjalankan program prioritasnya.
“Pemangkasan TKD memang berdampak besar terhadap ekonomi daerah, infrastruktur, dan pelayanan publik. Namun, pemerintah pusat siap memberikan pendampingan dan solusi bagi daerah yang terdampak,” ujar Dody.
Ia juga menegaskan komitmen Kementerian PUPR untuk tetap mendorong pembangunan infrastruktur di Bengkulu Utara, meskipun dalam kondisi penghematan anggaran.
Sementara itu, Bupati Arie Septia Adinata menyatakan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen memperjuangkan pembangunan meskipun alokasi TKD menurun.
“Walaupun dana TKD berkurang, pemerintah daerah tetap fokus memenuhi kebutuhan masyarakat. Program yang kami usulkan antara lain pembangunan jalan, jembatan, dan sekolah rakyat,” kata Arie.
Arie menambahkan bahwa kebijakan pengalihan TKD bukan dimaksudkan untuk melemahkan daerah, melainkan sebagai upaya meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Ia pun meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Bengkulu Utara untuk menyesuaikan program dan melakukan efisiensi anggaran.
“Kita harus menata belanja dengan baik, memastikan anggaran digunakan untuk hal-hal yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Pemangkasan ini tentu berdampak, tapi pelayanan publik harus tetap berjalan,” tegas Bupati.
Arie menutup dengan menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi di Kabupaten Bengkulu Utara akan difokuskan pada pengurangan kegiatan operasional dan seremonial, sementara program pembangunan dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.